Seruu.com - Salah seorang anggota Komite Esekutif (Exco) PSSI Mawardy Nurdin menegaskan tindakan dan rencana Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang akan menggelar kongres luar biasa adalah tindakan buang-buang waktu dan energi.

 

"Itukan tindakan yang tidak jelas dasar hukumnya, habiskan energi dan hasilnya juga akan sia-sia," katanya di Banda Aceh, Sabtu (7/1/2012).

Dijelaskannya, rencana KPSI yang akan melaksanakan KLB pada 6 Maret mendatang adalah sebuah tindakan yang aneh dan dapat dikatakan hanya menghambur-hamburkan uang saja, namun hasilnya tidak ada.

"Apapun hasil keputusan KLB versi KPSI itu mau dibawa kemana. Mau dibawa ke pemerintah, ke FIFA atau AFC," tanyanya.

Menurutnya, KLB ala KPSI itu kan jelas-jelas tidak diakui oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olah Raga, juga tidak ada pengakuan dari organisasi resmi sepak bola dunia, PSSI dan AFC.

"Jangan berbuat untuk sesuatu hal yang sudah jelas tidak ada muaranya, kan lebih baik kita berfikir bersama untuk mendiskusikan tentang arah pembangunan sepak bola di Tanah Air," terangnya.

Untuk itu Mawardy yang juga Wali Kota Banda Aceh ini meminta semua pihak, terutama para pelaku sepak bola di Tanah Air untuk tidak gegabah dalam menilai kepengurusan PSSI saat ini dan kemudian dengan latah mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini gagal, sehingga perlu didorong KLB.

"Saya masih percaya ada jalan keluar terbaik untuk mengatasi kemelut persepakbolaan nasional saat ini, yang penting semua persoalan kita bicarakan dengan kepala dingin dan berdasarkan aturan dan konstitusi yang ada," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, berbekal dukungan dari 452 anggota PSSI, KPSI berencana akan menggelar KLB pada 6 Maret 2012 untuk mengambil alih kepengurusan PSSI dan sekaligus memilih ketua umum baru PSSI.

Sekretaris Jendral KPSI Hinca Panjaitan dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pelaksanaan KLB PSSI dipastikan akan dilaksanakan di Kota Surabaya dan akan diikuti sebanyak 452 anggota PSSI. [ant]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
Peraturan Komentar